Kementerian Koperasi dan UKM bersama Satgas Pengawasan Impor Barang Tertentu mempertegas langkah proteksi bagi produk-produk kreatif buatan dalam negeri. Fokus pengawasan kali ini menyasar serbuan produk kriya berbahan kulit sintetis, aksesori fesyen murah, dan garmen impor tiruan yang dijual di platform marketplace digital dengan harga di bawah biaya pokok produksi wajar (predatory pricing).
Pemerintah mewajibkan platform e-commerce dan importir untuk mematuhi ketentuan batas harga impor minimum (cross-border threshold) serta memenuhi perizinan edar Standar Nasional Indonesia (SNI). Pelanggaran terhadap kepatuhan asal barang dan penyelundupan tanpa faktur resmi akan dikenakan sanksi penarikan produk hingga penutupan akun merchant secara permanen.
Kebijakan tegas ini disambut antusias oleh para pelaku industri kreatif dan perajin kriya kulit di sentra Sukaregang serta sentra batik Garut. Penegakan iklim usaha yang adil memungkinkan para perajin lokal mempertahankan pangsa pasar pelanggan setia yang menghargai kualitas jahitan presisi, keaslian bahan baku kulit asli, serta desain etnik Nusantara yang otentik.
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI serta Kementerian Perdagangan
