Kementerian Koperasi dan UKM bersama Satuan Tugas Pengawasan Impor Barang Tertentu mempertegas penegakan aturan cross-border e-commerce dan pengetatan pintu masuk kepabeanan bagi barang konsumsi impor bernilai rendah. Langkah agresif ini dirancang khusus guna membendung serbuan komoditas tekstil siap pakai, pakaian jadi, alas kaki, serta barang olahan pangan impor yang dijual dengan skema predatory pricing di bawah harga pokok produksi dalam negeri.
Dalam regulasi terbaru per November 2026, pemerintah memberlakukan kewajiban sertifikasi SNI, registrasi BPOM, dan kepemilikan sertifikat Halal BPJPH bagi seluruh produk luar negeri yang hendak dipasarkan secara ritel di marketplace nasional. Tanpa pemenuhan standar ketat tersebut, tautan penjualan merchant asing akan langsung ditutup dan diblokir secara otomatis oleh sistem gateway pengawasan perdagangan digital terpadu.
Menteri Koperasi dan UKM menegaskan bahwa penertiban ini memberikan nafas lega serta kepastian berusaha bagi ribuan sentra konveksi, produsen kerajinan kulit, dan UMKM olahan pangan nusantara yang sempat tertekan persaingan tidak adil. Pemerintah mengajak pelaku usaha lokal meningkatkan mutu kemasan dan digitalisasi operasional untuk merebut kembali loyalitas pangsa pasar belanja konsumen domestik.
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI
