Kementerian Koperasi dan UKM bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperluas implementasi penilaian kelayakan kredit berbasis inovasi teknologi (innovative credit scoring) untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro tanpa agunan tambahan. Melalui mekanisme ini, perbankan penyalur KUR diinstruksikan untuk memvalidasi kelayakan usaha mikro melalui rekam jejak arus kas dan transaksi penjualan digital dari aplikasi Point of Sale (POS) atau kasir digital yang digunakan pelaku usaha.
Skema terobosan ini mengatasi kendala klasik perbankan (unbankable) yang kerap dialami pedagang makanan, kedai kopi, dan bengkel rumahan yang tidak memiliki aset berharga seperti sertifikat tanah (SHM) atau BPKB kendaraan untuk dijadikan jaminan. Dengan data pembukuan kasir digital yang konsisten minimal selama 6 bulan, perbankan dapat memproyeksikan kapasitas pembayaran cicilan bulanan secara objektif dan real-time.
Bagi ribuan pelaku UMKM di Kabupaten Garut yang telah mulai menggunakan sistem kasir POS terintegrasi, regulasi ini memberikan peluang emas untuk mendapatkan injeksi modal kerja berbunga subsidi 3–6% per tahun. Langkah ini sekaligus mendorong akselerasi digitalisasi tata kelola keuangan warung dan gerai fisik daerah agar semakin transparan dan bankable.
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Otoritas Jasa Keuangan
