Kementerian Koperasi dan UKM bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis skema klaster produktif bagi kelompok usaha mikro dan kecil di berbagai daerah. Skema klaster ini dirancang untuk mempermudah akses modal usaha tanpa membebani pelaku usaha mikro dengan syarat agunan fisik tambahan di luar objek usaha yang dibiayai.
Melalui pendekatan kelompok terintegrasi, perbankan penyalur dapat menilai kelayakan usaha secara kolektif dengan melihat kesinambungan rantai pasok, pembeli siaga (offtaker), dan rekam jejak aktivitas produksi sentra. Hal ini memberikan angin segar bagi perajin kriya, kelompok tani kopi, maupun produsen kuliner olahan yang membutuhkan tambahan modal bahan baku menjelang masa lonjakan pesanan.
Regulator menegaskan sanksi administratif dan evaluasi alokasi kuota subsidi bunga bagi lembaga keuangan penyalur yang masih mempersulit debitur UMKM dengan permintaan jaminan tanah atau bangunan untuk plafon pembiayaan mikro di bawah batasan regulasi.
