Kementerian Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta perbankan nasional meluncurkan kerangka penyaluran pembiayaan produktif berbasis alternatif data kelayakan kredit (alternative credit scoring). Melalui skema ini, rekam jejak arus kas kasir digital (POS) diakui sebagai indikator utama kelayakan plafon kredit tanpa mewajibkan jaminan aset tanah atau bangunan fisik.
Langkah terobosan ini menjawab kendala klasik unbankable yang kerap dialami pelaku usaha warung kelontong, kuliner kaki lima, dan bengkel rumahan. Dengan memanfaatkan catatan penjualan riil harian, omset yang tercatat rapi di aplikasi kasir langsung tersinkronisasi sebagai portofolio kredibilitas usaha saat mengajukan KUR Super Mikro maupun modal kerja komersial.
Kemenkop menekankan pentingnya adopsi pembukuan digital di level akar rumput bukan semata untuk pelaporan formal, melainkan sebagai jembatan inklusi finansial. Pelaku usaha di daerah kini didorong aktif mencatat setiap transaksi penjualan harian agar riwayat bisnisnya terbaca valid di sistem perbankan nasional.
