Kementerian Koperasi dan UKM bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mempertegas komitmen penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) skema Klaster untuk sisa kuota tahun anggaran 2026. Skema ini menetapkan subsidi bunga khusus efektif 3% per tahun bagi kelompok pelaku usaha produktif yang terhimpun dalam ekosistem kemitraan terpadu, seperti koperasi perajin, paguyuban tani kopi, dan sentra olahan pangan.
Dalam regulasi pelaksanaannya, perbankan penyalur dilarang meminta jaminan atau agunan tambahan fisik untuk pembiayaan KUR Mikro dengan plafon hingga Rp 100 juta. Evaluasi kelayakan kredit didasarkan pada perputaran kas riil, kelayakan arus kas usaha, serta rekam jejak transaksi pembayaran digital seperti QRIS dan bukti pesanan purchase order (PO) mitra off-taker.
Bagi sentra usaha rakyat di Kabupaten Garut, alokasi KUR Klaster ini membuka akses permodalan yang aman dari jeratan pinjaman informal ilegal berbunga tinggi. Pelaku usaha dapat menggunakan suntikan modal ini untuk membeli bahan baku berkualitas, meningkatkan kapasitas mesin produksi, serta memperkuat modal kerja operasional.
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI & Sekretariat Komite Kebijakan KUR
