Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali menegaskan komitmen keberpihakan fiskal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia. Aturan fasilitas batasan peredaran bruto (omset) tidak kena pajak hingga Rp 500 juta per tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM dipastikan tetap berlaku secara penuh sesuai amanat regulasi perpajakan yang berlaku.
Melalui skema PPh Final 0,5% berdasarkan PP 55/2022, pelaku usaha mikro yang membukukan omset kumulatif di bawah Rp 500 juta dalam satu tahun pajak sama sekali tidak dikenakan kewajiban menyetor pajak penghasilan. Kewajiban pajak sebesar 0,5% hanya dihitung dari selisih kelebihan omset setelah melampaui ambang batas Rp 500 juta tersebut, sehingga memberikan ruang napas modal kerja yang sangat signifikan bagi pedagang kecil dan perintis usaha mandiri.
DJP bersama asosiasi fintech dan penyedia software kasir POS digital kini mengintegrasikan sistem pelaporan otomatis yang sangat ringkas. Pelaku UMKM cukup mengunduh rekapitulasi buku kas digital di akhir bulan untuk diunggah ke portal pajak tanpa kekhawatiran perhitungan manual yang rumit. Penegasan ini membantah isu simpang siur di media sosial mengenai penghapusan batas omset non-kena pajak, sekaligus mengajak wirausahawan daerah lebih tertib dalam mencatat arus kas usaha.
