Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menyosialisasikan tata cara pelaporan perpajakan yang mudah dan akuntabel bagi para wajib pajak pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa skema tarif PPh Final 0,5 persen bagi pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun tetap menjadi instrumen utama dalam mendampingi pengusaha rintisan naik kelas.
Selain keringanan tarif, DJP mendorong integrasi pembukuan harian melalui aplikasi kasir point-of-sale (POS) digital dan software kasir lokal. Dengan pencatatan transaksi yang terekam otomatis, pelaku usaha mikro tidak perlu lagi merasa terbebani oleh administrasi manual yang rumit saat menghitung setoran pajak bulanan maupun pelaporan SPT Tahunan.
Bagi ekosistem UMKM di Garut, adopsi pencatatan digital ini tidak hanya mempermudah kewajiban perpajakan, namun juga membuka akses kelayakan kredit (bankability) perbankan karena memiliki rekam jejak arus kas usaha yang transparan dan rapi.
