Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali menyosialisasikan aturan perlindungan fiskal bagi pelaku usaha mikro dan kecil orang pribadi sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam regulasi ini, omzet usaha sampai dengan Rp 500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). PPh Final 0,5% baru berlaku atas porsi omzet bruto yang melampaui ambang batas Rp 500 juta tersebut.
Pihak otoritas pajak menekankan bahwa fasilitas pembebasan dan tarif ringan ini dirancang agar pelaku usaha pemula dapat memupuk modal dan memperbesar skala bisnis tanpa terbebani beban kepatuhan yang rumit. Pelaku usaha hanya diwajibkan mencatat peredaran bruto secara sederhana dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Garut bersama pengelola sentra UMKM aktif menggelar klinik bimbingan pencatatan kas digital dan aktivasi akun pajak online. Dengan tertib mencatat omzet melalui aplikasi kasir digital dan memiliki NPWP/NIB resmi, pelaku UMKM justru semakin mudah mengakses kemitraan perbankan, lelang pengadaan pemerintah, serta hibah program pembinaan daerah.
